Universitas Islam Nusantara Al Azhaar Lubuklinggau Perkuat Pendidikan Hukum melalui Simposium Nasional

Rektor Universitas Islam Nusantara Al Azhaar Lubuklinggau Hadiri Simposium Nasional 

Forum Nasional yang Dihadiri Ratusan Akademisi dan Praktisi Hukum

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Profesi Advokat Dinilai Semakin Penting

Perkuat Kompetensi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Kesimpulan

Membangun sistem hukum yang profesional tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan perguruan tinggi sebagai lembaga yang mencetak calon praktisi hukum masa depan. Kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan organisasi profesi menjadi semakin penting untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, integritas, serta mampu menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, berbagai forum nasional yang mempertemukan akademisi dan praktisi hukum menjadi momentum strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan hukum sekaligus memperluas jejaring antar lembaga.

Komitmen tersebut ditunjukkan oleh Universitas Islam Nusantara Al Azhaar Lubuklinggau melalui keikutsertaan dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan PERADI Profesional. Kehadiran kampus dalam forum nasional ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, khususnya pada bidang hukum, serta menyiapkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Rektor Universitas Islam Nusantara Al Azhaar Lubuklinggau Hadiri Simposium Nasional 

Rektor Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Dr. Sumaryati, S.Pd.I., M.Pd.I., menghadiri Simposium Nasional Membangun Ekosistem Keadilan: Integrasi Penegakan Hukum, Profesi Advokat, dan Perguruan Tinggi yang berlangsung pada 9 Juli 2026 di Jakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan PERADI Profesional tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, organisasi profesi advokat, akademisi, serta pimpinan perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem hukum nasional yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau menjadi salah satu dari 111 perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama RI yang hadir dalam symposium tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan mutu pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.

Forum Nasional yang Dihadiri Ratusan Akademisi dan Praktisi Hukum

Simposium diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di bawah naungan Kementerian Agama RI, dekan Fakultas Syariah dan Hukum, akademisi, praktisi hukum, hingga jajaran pengurus PERADI Profesional dari berbagai daerah di Indonesia.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan pendidikan tinggi, di antaranya:

• Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
• Wakil Jaksa Agung RI Dr. Wahiduddin Adam, S.H., M.A.
• Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.

Melalui forum tersebut, peserta memperoleh berbagai perspektif mengenai penguatan sistem hukum nasional, peningkatan kualitas pendidikan hukum, serta pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi advokat.

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Profesi Advokat Dinilai Semakin Penting

Dalam pemaparannya, Ketua Umum PERADI Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sinergi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem keadilan yang berkelanjutan.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak lulusan hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional, integritas, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan profesi hukum.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas lulusan sekaligus mendukung kebutuhan dunia hukum yang terus berkembang seiring perubahan regulasi dan dinamika masyarakat.

Perkuat Kompetensi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Keikutsertaan Universitas Islam Nusantara Al Azhaar Lubuklinggau dalam simposium nasional ini juga memiliki relevansi terhadap pengembangan Program Studi S1 Akhwal al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

Sebagai salah satu program studi yang mempelajari hukum Islam secara komprehensif, mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, tetapi juga diajak memahami perkembangan sistem hukum nasional, etika profesi, hingga dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Melalui forum seperti simposium nasional, perguruan tinggi memperoleh berbagai wawasan yang dapat menjadi masukan dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi mahasiswa, serta memperkuat hubungan antara dunia akademik dan dunia profesi. Dengan demikian, lulusan Hukum Keluarga Islam diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Kesimpulan

Keikutsertaan Universitas Islam Nusantara Al Azhaar Lubuklinggau dalam Simposium Nasional Membangun Ekosistem Keadilan menunjukkan komitmen kampus dalam mendukung penguatan pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum. Melalui forum yang mempertemukan pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan perguruan tinggi, kampus memperoleh kesempatan untuk memperluas kolaborasi sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan dunia profesi.

Bagi kamu yang ingin mendalami bidang hukum, khususnya Program Studi S1 Akhwal al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), Universitas Islam Nusantara Al Azhaar Lubuklinggau menyediakan Program Perkuliahan Karyawan (P2K) dengan sistem kuliah yang fleksibel. Kunjungi website uin-al-azhaar.id untuk informasi program studi, biaya kuliah, jadwal, dan pendaftaran, serta ikuti lupa ikuti Instagram, TikTok, LinkedIn, atau bergabung di Channel WhatsApp Komunitas Kuliah agar selalu mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan tinggi, beasiswa, serta penerimaan mahasiswa baru.